UPK SEBAGAI LKM

Seminar UPK sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) ditengah keberadaan UU tentang OJK, Bumdes; dan Koperasi
Seminar UPK sebagai lembaga keuangan mikro (LKM) ditengah keberadaan UU tentang OJK, Bumdes; dan Koperasi

Satuan kerja PNPM MPd Kabupaten Sleman menyelenggarakan seminar dengan tema “UPK SEBAGAI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) DI TENGAH KEBERADAAN UU TENTANG OJK, BUMDES DAN KOPERASI” di RM Pring Sewu pada tanggal 9 September 2014. Narasumber datang dari Otoritas Jasa keuangan (OJK) Provinsi D.I Yogyakarta, Kantor PMD Depdagri Regional Indonesia Tengah, dan Deperindakop. Sedangkan peserta seminar terdiri dari Kades, Ketua BKAD dan Ketua UPK.
Pada paparannya, OJK menyampaikan definisi Lembaga keuangan Mikro (LKM). Dimana LKM didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman maupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata cari keuntungan.
UPK dalam peran tugasnya selama ini dekat dengan definisi LKM tersebut. UPK sebagai unit pelaksana PNPM memberikan pinjaman SPP maupun UEP kepada UMK dan mendampingi mereka dengan tujuan pengembangan usaha. UPK memberi pelatihan manejemen wirausaha, produksi, pengepakan maupun pemasaran. UPK bergerak tidak semata-mata mencari keuntungan namun diberdiri di atas dua kaki, profit pemberdayaan. Di sisi lain yang wajib masuk menjadi LKM adalah lembaga yang mengelola simpanan. Disini UPK berbeda. Hal ini membuka peluang UPK masuk menjadi LKM yang berbadan hukum menurut UU LKM maupun tetap tetap beroperasional seperti sekarang adalah sebuah pilihan.
Deperindakop menyampaikan tentang sistem jasa keuangan di Indonesia. Dimana sistem jasa keuangan di Indonesia dibagi dua Bank dan Lembaga keuangan Non Bank. Dalam kelompok bank, terdiri dari BI, Bank Umum, BPR, bank Syariah dan BPRS. Sedangkan Lembaga Keuangan Non Bank terdiri dari KSP/USP, LKM, BMT, KJKS dan CU/Kopdit.
Bank dengan KSP/USP/KJKS/UJKS/LKM berbeda. Pinjaman bank disalurkan setelah melihat ada pertumbuhan usaha (growth led finance) sedangkan KSP/USP/KJKS/UJKS/LKM pinjaman datang untuk menumbuhkan (finance led to growth) sehingga memunculkan konsekuensi ada pembinaan usaha anggota dan supervisi pinjaman.
Di sisi lain PMD mewacanakan peran penting lembaga UPK dan BKAD kedepan ketika UU Desa diimplementasikan. Pak Edi Kepala PMD menyatakan pentingnya desa membuat Bumdes dan Bumades di level kecamatan. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh lembaga ini. Kegiatan yang berupa pelayanan pengembangan usaha, perdagangan, simpan pinjam, pemberdayaan, pendampingan, dll. Disinilah UPK dan BKAD dapat masuk dan berperan penting.
Bumdes memiliki dasar hukum yang kuat. Bumdes di topang oleh UU No. 32 Th 2004 (Pemerintah Daerah), UU No. 33 Th 2004 (Perimbangan Keuangan antara Pusat-Daerah), UU No. 6 Th 2014 (Tentang Desa), dan Permendagri No. 39 Th 2010 (BUMDES). Bumdes dan Bumades perlu diupayakan karena telah banyak success story.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.